Hubungan Dasar Negara Dan Konstitusi

Hubungan Dasar Negara dan Konstitusi

  1. pengertian dasar Negara dan konstitusi

kata konstitusi berasal dari kata constituer (pancasila), yang berarti membentuk. Zaman sahulu, instilah konstitusi di pergunakan untuk perinteah-perintah kaisar Romawi (Constitutioner pricipum), kemudian di Itali di gunakan untuk menunjukan undang undang dasar. Berawal dari hal tersebut kata konstitusi kemudian menyebar di berbagai Negara Eropa.

Berkaitan dengan pengertian konstitusi. Gunadi S. Diponolo mengemukakan kata konstitusi dalam bahasa Inggrisdan pancasila Constitution, yang berarti “susunan badan “. Dengan demikian konstitusi mempunyai sifat yang sama dengan badan manusia. Konstitusi mempunyai bagian-bagian atau organ-organ yang masing-masing mempunyai kedudukan dan fungsi sendiri-sendiri. Organ dan badan tersebut merupakan suatu rangkaian kerja sama yanga harmonis.

Adapun menurut Sri Sumarti Martosoewignjo istilah konstitusi berasal dari perkataan Constitution selain itu dalam bahasa belanda undang-undang dikenal dengan istilah Groudwet, yang berasal dari kata ground berarti dasar, dan kata wet berarti undang-undang. Dengan demikian perkataan groundwet dapat di artikan sebagai undang-undang dasar.

Bagi Negara Indonesia untuk pengertian konstitusi, ditemukan istilah hokum yang lain, yaitu undang-undang dasar atau hokum dasar. Istilah kontitusi pada umumnya di pergunakan paling sedikit dalam dua pengertian. Pertama menggambarkan keseluruhan system ketatanegaraan  sutu Negara, mengatur, atau memerintah Negara. Peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenag dan ada yang tidak tertulis yang berupa usages

, understanding, costumes, atau convention. Kedua konstitusi di beri arti yang sempit. Dalam pengertian sempit konstitusi tidak menggambarkan keseluruhan kumpulan peraturan, baik yang tertulis maupunyang tidak tertulis(legal dan non legal), melainkan di tuangkan dalam suatu dokumen tertentu seperti di amerika serikat.

Selain gunadi s. dipolo dan sri soemantri martosoewignjo, usep ranawidjaya mengamukakan bahwa ada dua arti konstitusi, yaitu konstitusi dalom artin luas dan konstitusi dalam asti sempit. Konstitusi dalam arti luas mencakup segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian Negara, baik terdapat dalm undang-undang dasar, undang-undang organi, peraturan perundangan lainya, maupun kebiasaan atau konvensi. Adapun konstitusi da;am arti sempit menurut sejarah di maksudkan untuk memberi nama kepada dokumen pokok yang berisi aturan mengenai susunan organisasi.

a. Konstitusi sebagai Pengertian Sosial Politik

konstitusi dalam pengartian ini, mencerminkan keadaan sosial politik bangsa itu sendiri. Pengertian hokum adalah political decision. Artinya merupakan keputusan masyarakat sendiri.

b. Konstitusi sebagai Pengertian Hukum

pada pengertian kedua ini, keputusan masyarakat di jadikan suatu perunusan nornatif yang harus berlaku. Pengertian politik di artikan sebagai eine seine. Artinya suatu kenyataan yang harus berlaku dan di berikan suatu sangsi kalau dilanggar. Hokum ada yang tertulis dan tidak tertulis. Hokum tertulis timbul sebagai pengaruh dari aliran kodifikasi, yaitu yang menghendaki sebagian hukum di tulis dengan maksud mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Adapun hukum tidak tertulis misalnya hukum adat.

c. konstitusi sebagai Suatu Peraturan Hukum

pengertian ke tiga ini adalah sutu peraturan hukum yang tertulis. Dengan demikian undang-undang dasar adalah salh satu bagian dari konstitusi dan bukan sebagi persamaan pengertian menurut pengertian sebelumnya kesamaan pengertian adalah pendapat yang keliru dan jika ada kesamaan pengertian, tidak lin akibat pengaruh aliran kosifikasi (aliran modern). Selain itu kesamaan pengertian konstitusi dengan undang-undang tidak hanya akibat aliran kodifikasi tapi sebelumnya sejak oliver Cromwell menjadi lord protectorat tahun 1660.

  1. Ciri Khas Konstitusi di Indonesia

Mengenai konstitusi di Indonesia, Juniarto mengemukakan bahwa terdapat tiga pengaertian istilah konstitusi, yaitu konstitusi dalam arti sempit, konstitusi dalam arti luas (dalam bahasa indonesi lazim di sebut undang-undang dasar), dan konstitusi seperti yang di singgung dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yaitu konstitusi lebih luas dari pada undang-undang dasar, tapi lebih sempit dari pada hukum tata Negara.

About fredypurbaya

Ahhhh Mau Tau aja.... PkoNya ASIK dAHHHH
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s